Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR saat diwawancarai sejumlah wartawan (foto: doc / JatimTIMES)

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR saat diwawancarai sejumlah wartawan (foto: doc / JatimTIMES)



Menyikapi adanya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang akan memeriksa sejumlah kepala daerah di Jawa Timur khususnya terkait Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR siap menyampaikan kesiapannya.

Menurut bupati perempuan pertama di Jember ini, pemeriksaan LHKPN oleh KPK dengan difasilitasi gubernur merupakan langkah bagus yang patut diapresiasi.

“Pemeriksaan LHKPN oleh KPK itu sesuatu hal yang biasa, karena sejak awal kita memang sudah dianjurkan untuk memberikan laporan, dan tahun ini kita tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK, tapi cukup di kantor gubernur,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR Senin (8/7/2019) usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Jember.

Dalam rilis yang beredar di beberapa group percakapan, ada 3 pejabat di Jember yang akan diperiksa terkait harta kekayaannya. Diantaranya Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR, Sekda Jember Ir. Mirfano dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ir. Rasyid Zakaria.

“Sebenarnya bukan hanya 3 pejabat yang diperiksa untuk melaporkan harta kekayaannya, tapi seluruh pejabat di OPD juga sama juga diminta untuk melaporkan harta kekayaannya,” pungkas Bupati Jember.

Pemeriksaan LHKPN terhadap Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR sendiri akan dilakukan pada Rabu (10/7/2019) bersama dengan beberapa daerah lainnya, diantaranya Bupati Situbondo, Bupati Banyuwangi, Sekda Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi, serta Kepala BPBD Jember, Kadis PUPR Bangkalan dan Kadis PUPR Trenggalek. (*)


End of content

No more pages to load