Butuh Rp 102 Miliar untuk Pilkada 2020, Berapa Uang yang Disiapkan Calon Bupati?

Ilustrasi anggaran pilkada, baik untuk penyelenggara maupun dana pribadi calon. (Ist)
Ilustrasi anggaran pilkada, baik untuk penyelenggara maupun dana pribadi calon. (Ist)

JEMBERTIMES, MALANG – Persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di Kabupaten Malang semakin di depan mata. Khususnya terkait perhitungan anggaran untuk menghelat pilkada 2020, baik yang dirumuskan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Malang.

Dari berbagai rumusan perhitungan yang disusun KPU Kabupaten Malang, anggaran pilkada 2020 bisa menghabiskan dana sebesar Rp 102 miliar. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini bahwa pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 102 miliar untuk menggelar pilkada 2020.

"Anggaran itu estimasi kami dan sudah kami sampaikan kepada tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD. Acuannya pada perolehan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Malang. Juga berpatokan pada estimasi biaya Pilbup Malang pada tahun 2015 lalu," ucap Anis.

Dia  mengilustrasikan bahwa dimungkinkan akan ada lima pasangan calon yang akan berkontestasi di pilkada 2020. Yakni dua calon dari partai peraih kursi terbanyak,  PDI-Perjuangan dan PKB. Kemudian satu dari koalisi partai yang tidak bisa mengusung calonnya sendiri serta dua calon dari jalur independen.

Selain acuan tersebut, KPU juga menyampaikan anggaran besar itu juga akan banyak terserap di petugas adhoc KPU di tingkat PPK, PPS dan petugas di TPS. Juga estimasi adanya penambahan sekitar 10 persen TPS dari jumlah sebanyak 4.177 menjadi 4.500 sampai 4.700 TPS. 

"Estimasi anggaran itu acuannya di sana. Selain juga untuk persiapan bila terjadi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan pemungutan suara ulang (PSU)," ungkap Anis.

Dia juga mengilustrasikan kebutuhan KPU itu hampir sama peningkatannya dengan Bawaslu.
"Bawaslu ajukan anggaran Rp 30 miliar dari anggaran pilbup tahun 2015 lalu sebesar Rp 11 miliar. Artinya ada kenaikan tiga kali lipat. Sehingga, kami anggap cukup relevan apabila KPU juga meningkat tiga kali lipat," imbuhnya.

Lantas, berapakah anggaran bagi para calon bupati dan calon wakil bupati yang akan diusung oleh parpol di pilkada 2020 nantinya?
Menjadi rahasia umum bahwa tidak ada dalam pemilihan apa pun, baik tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi sampai pusat, yang gratis serta tidak mengeluarkan anggaran dari para calon tersebut.

Berbagai kebutuhan untuk maju berlaga itu juga kerap jadi bahan perbincangan di berbagai kalangan. Walaupun tentunya masih bisa diperdebatkan juga terkait besaran anggaran yang harus dipersiapkan para calon itu.

Dari berbagai narasumber yang tidak berkenan disebut namanya dan juga memiliki pengalaman dalam kontestasi 5 tahunan tingkat daerah di Kabupaten Malang, anggaran minim yang perlu dipersiapkan bisa mencapai kisaran Rp 30 miliar dalam Pilbup Malang 2020 datang.

Anggaran fantastis itu dilihat dari luas wilayah di Kabupaten Malang serta berbagai kebutuhan wajib dalam berkampanye bagi para calon. Biaya saksi di TPS pun diperkirakan meningkat sekitar 10 persen bahkan dua kali lipatnya dibandingkan pilbup 2015 lalu. Juga biaya kampanye, atribut, sampai biaya lain-lain tak terduga.

"Jadi Rp 30 miliar itu biaya minim, Mas. Tidak ada jaminan untuk menang juga. Apalagi kondisi sosial masyarakat juga terus berubah dalam menghadapi pemilihan-pemilihan itu," ucap salah satu narasumber yang sempat mengikuti pilbup Malang beberapa tahun ke belakang.

Dia mengaku  mengibarkan bendera putih alias menyerah untuk ikut pilkada 2020 karena anggaran yang besar itu serta tidak adanya kepastian untuk bisa keluar sebagai pemenang. "Cukup sudah. Nggak mampu, Mas. Gini saja sudah enak," ujarnya lalu  tertawa.

Dari ilustrasinya, dinyatakan untuk biaya saksi saja bisa menghabiskan Rp 3,36-10 miliar bila dihitung dengan kasar. Terrmasuk saksi koordinator desa (kordes) dan koordinator kecamatan (korcam). 

Biaya kampanye dengan luasan wilayah Kabupaten Malang lebih menyedot biaya lagi. Dengan asumsi kampanye per kecamatan bisa menghabiskan anggaran Rp 500 juta dikalikan jumlah kecamatan akan keluar nilai Rp 16,5 miliar. "Itu kebutuhan minim dengan anggaran kampanye itu. Bisa saja berlipat-lipat," ujarnya.

Yang juga tidak bisa diabaikan adalah dana-dana bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam klasifikasi dana tak terduga. Seperti biaya sumbangan proposal pembangunan di berbagai wilayah sampai pada biaya menggerakkan mesin partai.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jembertimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jembertimes.com | marketing[at]jembertimes.com
Top