Khofifah Dukung ICMI Beri Pelatihan Mediasi Konflik bagi Kades

Audiensi Ketua Umum ICMI Prof Dr Jimmly Asshiddiqie SH di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (20/7).
Audiensi Ketua Umum ICMI Prof Dr Jimmly Asshiddiqie SH di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (20/7).

JEMBERTIMES, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung langkah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang akan memberikan pelatihan mediator bagi para kepala desa (kades). Langkah ini dinilai sangat penting dilakukan agar kades mampu menyelesaikan konflik yang mengganggu harmoni  di wilayahnya dengan pendekatan mediasi. 

Program ini juga membantu kades membangun akses yang dibutuhkan masyarakat desanya seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan layanan jaminan kesehatan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Ketua Umum ICMI Prof Dr Jimmly Asshiddiqie SH di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (20/7). 

Menurut Khofifah, dengan memiliki kemampuan mediasi yang baik, kades bisa menyelesaikan masalah di wilayahnya dengan pendekatan yang lebih damai dan win-win solution. Dengan begitu,sengketa atas kasus tertentu bisa dicegah agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih rumit. 

“Brilian sekali ide pelatihan ini. Dan ini sejalan dengan program dalam Nawa  Bhakti Satya, yaitu Jatim Amanah dan Jatim Harmoni. Dalam Jatim Amanah  salah satu programnya yaitu pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” kata Khofifah. 

Salah satu permasalahan di desa yang perlu mendapat perhatian serius adalah soal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang terkait  dengan bantuan pupuk bersubsidi bagi petani. Apalagi sebagian besar masyarakat di desa merupakan petani atau bercocok tanam padi. Sehingga masalah ini selalu muncul ketika musim tanam tiba. Ketika kebutuhan jenis pupuk berbeda dengan yang mereka terima, maka petani harus beli pupuk agar padinya tumbuh subur produktif. 

“Misal ketika petani butuh pupuk urea, mereka malah dapat jenis lain. Bila  membeli dari daerah lain takut kena masalah. Jadi bila kadesnya mendapat pelatihan mediasi seperti ini, paling tidak kades bisa memberikan advokasi sekaligus 
perlindungan terhadap para petani,” jelasnya. 

Orang nomor satu di Jatim ini kemudian mengusulkan agar pelatihan mediator bagi kades ini disertai perangkat desa dan ketua TP PKK desa sehingga mereka bisa menjadi teamwork di desa. Pelaksanaannya difokuskan dulu di satu kabupaten untuk kemudian menjadi pilot project bagi daerah lainnya. Setelah dilatih, diharapkan mereka dapat memahami fungsi mediasi ini secara komprehensif sehingga efektif. 

“Jadi, ilmunya bisa lebih fokus, daerahnya juga lebih fokus dan setelah itu bisa  diukur efektivitas, kemauan, dan kemampuannya,” jelas Khofifah. 

Sementara, Ketua Umum ICMI Prof Dr Jimmly Asshiddiqie SH menyambut  baik dukungan gubernur Jatim dalam program mediator bagi para kades ini. Nantinya, pelatihan mediator ini tidak hanya soal konflik sosial atau hukum di masyarakat, tapi juga mediator kesehatan seperti pasien dengan rumah sakit. 

“Rencana kami akan mulai dari Kabupaten Probolinggo. Harapan kami kades bisa memiliki pengetahuan hukum sehingga penyelesaian melalui mediasi bisa dikedepankan,” pungkas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

 

Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Surabaya TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jembertimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jembertimes.com | marketing[at]jembertimes.com
Top