Tambang Pasir Ilegal Marak, Papan Larangan Dipasang

Disaksikan TNI-Polri,  dan Satpol PP PJT memasang papan larangan penambangan pasir ilegal di tepi Kali Brantas (foto : Joko Pramono/Jatim Times)
Disaksikan TNI-Polri, dan Satpol PP PJT memasang papan larangan penambangan pasir ilegal di tepi Kali Brantas (foto : Joko Pramono/Jatim Times)

JEMBERTIMES, TULUNGAGUNG – Maraknya penggalian pasir liar di bantaran kali Brantas Tulungagung membuat beberapa pihak gerah. Tak terkecuali Perum Jasa Tirta (PJT). Untuk mengurangi penggalian liar pasir itu, PJT menggandeng Satpol PP Provinsi Jatim dan aparat keamanan di Tulungagung memasang papan larangan aktivitas penambangan pasir di Kali Brantas.

Pemasangan dilakukan di 6 titik lokasi penambangan pasir yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.

Di kecamatan Ngantru ada 3 desa, Bendosari, Pinggirsari dan Srikaton. Sedang di Kecamatan Kedungwaru di desa Tapan dan Bangoan. Ke 5 desa itu berada di aliran Sungai Brantas.

Hadi Witoyo, Kasub Divisi I 3 PJT ungkapkan, pemasangan papan larangan ini untuk memberikan kesadaran pada masyarakat tentang bahaya penambangan pasir liar bagi lingkungan.

“dengan menggandeng satpol PP dan Kepolisian harapanya masyarakat bisa menghentikan aktifitas penambangan tanpa tindakan penertiban,” kata Hadi.

Apalagi dampaknya sudah mulai terlihat dengan terkikisnya tepian sungai dan pendalaman sungai hingga 10 meter. Belum lagi dampaknya bagi insfrastruktur jembatan Ngujang 1 yang kini pondasinya sudah terkikis dan menggantung.

“Akibat penambangan (liar) kerusakan lingkungan dan degradasi dasar sungai sudah semakin parah,” ujar Hadi.

Upaya pendangkalan dasar sungai yang dilakukan dengan flushing dari waduk  Wlingi pun tidak bisa mengurangi dampak degradasi ini.

“lebih banyak yang diangkut daripada yang kita lepas,” terangnya.

Selanjutnya akan dilakukan pemantauan terhadap aktifitas penambangan di lokasi ini.

Di papan larangan itu tertulis jelas sanksi yang diberikan jika tetap nekat melakukan aktifitas penambangan ilegal. Mulai dari hukuman selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 milyar rupiah.

Sementara itu Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jawa tImur, Fathurochman yang ikut dalam pemasangan papan larang itu sudah pernah melaksanakan operasi atau penindakan penambangan liar di Kali Brantas.

Namun pihaknya tidak bisa melakukan penertiban tanpa ada permintaan dari instansi terkait, yang dalam ini PJT.

“Kalau mereka (PJT) tidak ada konfirmasi ke kita untuk melakukan penertiban wilayah sungai, kita tidak ngerti,” ujarnya.

Tanpa ada permintaan dari PJT atau BBWS pihaknya tidak bisa melakukan penertiban pada penambangan ilegal di wilayah sungai Brantas.

Seperti diketahui, penambangan pasir ilegal di Sungai Brantas di wilayah Tulungagung sudah dilakukan bertahun-tahun. Penambangan dilakukan dengan peralatan mekanik secara ilegal.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Tulungagung TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jembertimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jembertimes.com | marketing[at]jembertimes.com
Top