(Polemik Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan 5)

Bersikap Menentang Keputusan Mutasi, BKD Kabupaten Malang : Mereka Bisa Kena Sanksi Itu

Nurman Ramdansyah Kepala BKPSDM menyikapi polemik penolakan mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan ( dok MalangTIMES)
Nurman Ramdansyah Kepala BKPSDM menyikapi polemik penolakan mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan ( dok MalangTIMES)

JEMBERTIMES, MALANG – Polemik mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, dimana ratusan karyawan menolak adanya pergantian pimpinan di rumah sakit plat merah ini, terus menggelincir.

Setelah, Wakil Bupati (Wabup) Malang yang juga Plt Bupati Malang Sanusi memberikan reaksinya secara normatif atas petisi berisikan permohonan Mahendrajaya tetap menjadi Direktur RSUD Kanjuruhan yang digantikan oleh Abdurachman atau Gus Dur yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekenomian dan Pembangunan.

Kini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang yang dulu bernama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Nurman Ramdhansyah berkomentar tegas terkait persoalan itu.

Nurman menyesalkan adanya petisi penolakan direktur baru RAUD Kanjuruhan yang bisa membuat mereka terkena sanksi. "Ini bisa dikenakan sanksi mereka. Karena sebagai ASN mereka memiliki kewajiban untuk mentaati keputusan pimpinan daerah," tegasnya, Selasa (11/06/2019).

Pernyataan Nurman senada dengan Sanusi yang mengatakan, sebagai ASN tentunya wajib mentaati segala peraturan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga apabila terdapat ASN yang tidak mengikutinya bisa dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada.

"Silahkan menolak itu hak, tapi perlu diingat bahwa kita adalah ASN yang terikat aturan dan komando. Jadi apapun yang diputus pimpinan harusnya kita loyal," ujar Nurman yang akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada karyawan RSUD Kanjuruhan yang menurutnya salah bersikap 'menentang' kebijakan pimpinan.

Dirinya juga menegaskan akan segera mendatangi dan memberikan pemahaman atas polemik yang terus bergulir itu. "Kita akan datang dan berikan pemahaman terlebih dahulu. Untuk sanksi bisa saja dikenakan," tegasnya.

Pergantian Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen memang terbilang hangat. Menurut Bupati Lumbung  Informasi Rakyat (LiRa) Malang, Zuhdy Achmadi, pengganti Direktur lama (Mahendrajaya) kepada Abdurachman (Gus Dur) terkesan dipaksakan. Pasalnya, Gus Dur masih tersendera beberapa kasus saat dirinya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

"Banyak dokter-dokter bagus itu, tapi kok malah beliaunya yang dipilih. Padalah masih ada beberapa persoalan yang belum selesai. Harusnya dia (Gus Dur) di istirahatkan dulu sampai persoalannya selesai," ujar Didik sapaan Bupati LiRa kepada MalangTIMES.

Hal ini pula yang disanggah oleh Nurman yang mengatakan bahwa, keputusan merotasi jabatan ASN yang digelar beberapa waktu lalu, sudah melalui kajian beserta pertimbangan terlebih dahulu. 

"Mutasi tentunya melalui banyak pertimbangan. Sehingga muncul keputusan pimpinan. Jadi tidak ada terburu-buru atau dipaksakan prosesnya," ujar Nurman yang juga saat ditanya terkait petisi penolakan direktur baru RSUD Kanjuruhan yang dilayangkan ke kantornya, belum diterima dirinya secara langsung.

"Kita tindaklanjuti nanti secara kedinasan terkait hal ini," pungkasnya.

Pewarta : Dede Nana
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jembertimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jembertimes.com | marketing[at]jembertimes.com
Top