Cegah Korupsi dengan Program yang Efektif, Pemkab Jember Gandeng Pukat FH UGM

Acara pembahasan kajian pencegahan korupsi yang digelar Pemkab Jember bersama dengan tim dari Pukat Korupsi FH UGM (foto: istimewa / JatimTIMES)
Acara pembahasan kajian pencegahan korupsi yang digelar Pemkab Jember bersama dengan tim dari Pukat Korupsi FH UGM (foto: istimewa / JatimTIMES)

JEMBERTIMES – Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan dr. Hj. Faida, MMR dan Drs. KH Abdul Muqit Arief memiliki semangat untuk melakukan reformasi birokrasi. Wujud semangat itu, salah satunya menunjuk dan menggandeng Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM).

Pemkab Jember menggandeng Tim dari Pukat FH UGM, tujuannya untuk membuat kajian program-progam yang efektif dalam pencegahan korupsi di Pemkab Jember.

“Perubahan zaman menuntut kita untuk mengikuti format anti korupsi, oleh karenanya, kita membuat program reformasi birokrasi yang fokusnya bidang kepegawaian terlebih dahulu, karena merekalah yang menggerakkan roda pemerintahan,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR. 

Faida menambahkan, untuk melakukan reformasi itu, perlu lebih dulu melayani pegawai dengan baik, jika pegawai bisa dilayani dengan baik, harapannya para pegawai dapat melayani masyarakat dengan baik juga, mereka pun akhirnya menjadi antipungli dan antikorupsi.

“Apabila terjadi perubahan besar-besaran terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kinerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Jember, maka sebuah standar operasional prosedur (SOP) dan kajian Pukat Korupsi UGM bisa membantu,” ujarnya. 

Bupati menyontohkan dihapusnya UPT Pendidikan. Pegawai di Dinas Pendidikan paling banyak ini menjadi beban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) karena menjadi sentral penanganan pegawai.

"Bagaimana menguati BKPSDM agar tidak hanya memindahkan masalah, tetapi betul-betul memendekkan arus layanan dan mempercepat pelayanan kepada pegawai," ungkap orang nomor satu di Jember ini. 

Bupati menyatakan, Pemkab Jember telah memulai untuk tidak ada pungutan dalam rekrutmen pegawai, pejabat, mutasi, maupun promosi jabatan. Ini dilakukan dengan tim akademisi Udayana, Jakarta, dan Padang yang memiliki pengalaman merancang program untuk menyejahterakan ASN tanpa perlu dana nonbudgeter. 

"Kegiatan mereka secara formal bisa diakomodir dengan APBD secara resmi tanpa perlu mereka mempermainkan pembiayaan. Agar seluruh program ini bisa lebih cepat terlayani secara administratif, kita akan siapkan program online," ungkapnya. Program pelayanan administratif secara daring ini bisa diberlakukan dari pengurusan pangkat hingga pengurusan pensiun. Menurutnya, pelayanan dengan teknologi lebih minim untuk korupsi dan pungli. (*)

Pewarta : Moh. Ali Mahrus
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Jember TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jembertimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jembertimes.com | marketing[at]jembertimes.com
Top