Tingkatkan Mutu Pelayanan, BPJS Kesehatan Ingatkan Rumah Sakit Segera Perbarui Akreditasi

Kepala BPJS Cabang Jember Tanya Rahayu saat memberikan penjelasan tentang akreditasi rumah sakit (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)
Kepala BPJS Cabang Jember Tanya Rahayu saat memberikan penjelasan tentang akreditasi rumah sakit (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)

JEMBERTIMES – BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi. 

Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Tanya Rahayu kepada sejumlah wartawan, Kamis (02/5/2019). 

Menurut Tanya, di wilayah kerja BPJS Cabang Jember yang meliputi Lumajang, Jember dan Bondowoso, ada 1 rumah sakit yang status akreditasinya sudah berakhir, yaitu Rumah Sakit Baladhika Jaya. 

Sedangkan 3 lainnya belum terakreditasi diantaranya Rumah Sakit Siloam Jember, Rumah Sakit Islam Lumajang dan . 

“Untuk rumah sakit yang berada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jember, ada 1 rumah sakit yang status akreditasinya sudah berakhir, sedangkan 3 rumah sakit, dimana 1 di Jember dan 2 di Lumajang, belum terakreditasi, sementara 4 rumah sakit lainnya akan berakhir status akreditasinya pada tahun ini,” beber Tanya. 

Tanya menjelaskan, akreditasi ini sendiri sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang seharusnya sudah diberlakukan sejak awal tahun 2014, seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. 

Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3). 

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” terang Tanya. 

Ketika disinggung apakah akan ada sangsi terhadap rumah sakit yang tidak terakreditasi? Tanya menyatakan bahwa pemberian sanksi bukan ada diranahnya, pihaknya hanya akan memberikan laporan kepada Kemenkes.

“Kalau soal sanksi bukan BPJS Kesehatan yang memberikan, akan tetapi, pihak BPJS akan memberikan laporan ke Kemenkes terkait beberapa rumah sakit yang statusnya sudah terakreditasi,” pungkasnya. (*)

Pewarta : Moh. Ali Mahrus
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Jember TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jembertimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jembertimes.com | marketing[at]jembertimes.com
Top