Wartani Desak Pemkab Jember Pro Aktif Perjuangkan Hak Petani Curah Nongko

Yateni (baju putih) ketua Wartani didampingi Tukirin (baju merah) selaku sekretaris saat memberikan keterangan kepada media (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)
Yateni (baju putih) ketua Wartani didampingi Tukirin (baju merah) selaku sekretaris saat memberikan keterangan kepada media (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)

JEMBERTIMES – Perjuangan petani Desa Curah Nongko Tempurejo Jember mendapat kejelasan status tanah yang masih bersengketa dengan PTPN XII selama 20 tahun tidak pernah surut.

Bahkan melalui Wartani (Wadah Aspirasi Warga Petani), pada 4 Februari lalu berkirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk secepatnya menyelesaikan Redestribusi tanah yang selama ini menjadi sengketa.

Tidak hanya itu, Wartani juga mendesak Pemerintah Daerah baik tingkat Kabupaten maupun Propinsi untuk proaktif menyelesaikan sengketa ini. 

Terlebih setelah adanya Kepres nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

“Dulu pada tahun 2017 kami sudah menemui Tim yang dibentuk Pemkab Jember dalam penyelesaian masalah ini. Saat itu, pemerintah daerah masih belum bisa bertindak. Alasannya karena yang bisa memutuskan pusat. Sekarang setelah Kepres nomor 86 ini turun, kami berharap pemerintah proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah seluas 332 hektar antara petani curah nongko dengan PTPN XII ,” ujar Yateni ketua Wartani Curah Nongko Jember.

Yateni menjelaskan, tahun-tahun ini reforma agraria akan berjalan sesuai dengan program pemerintah pusat. 

Ia berharap, reforma agraria tidak berhenti di Kabupaten Jember.

 Yateni menilai, sementara ini, pemerintah daerah diam karena belum ada payung hukum, dan segala keputusan ada di pemerintah pusat.

“Dengan adanya perpres ini, kami berharap pemerintah daerah yang menguasai daerah pro aktif. Karena dalam perpres itu yang menjadi ketua tim adalah Bupati, jadi mau tidak mau harus pro aktif," kata Yateni.

Yateni menilai, selama ini pemerintah daerah belum pro aktif dalam menyelesaikan persoalan sengketa ini. 

P7adahal waktu pemilu seperti saat ini, petani diminta suaranya, dan petani sudah memberikan suaranya dengan serius, tapi setelah jadi diam saja.

“Makanya kami berkirim surat ke presiden agar presiden mengingatkan ke pemerintah daerah agar pro aktive menyelesaikan kasus ini," harap Yateni.

Yateni berharap, program presiden dengan bagi-bagi sertifikat tanah selama ini, juga dilakukan pada masyarakat Curahnongko. 

Disamping menyelesaikan masalahnya, juga dapat sertifikat sebagai bentuk pengakuan secara hukum, supaya petani tidak terkena teror oleh siapapun termasuk oleh preman.

Yateni berjanji, bila surat yang dikirimnya tidak ada ditanggapi, dirinya akan membawa Wartani berangkat ke Jakarta.

Melihat secara singkat sejarah tanah yang diperjuangkan oleh petani curah Nongko, tanah seluas 332 ha di Kebun Kalisanen tersebut sejak tahun 1942 sudah ditempati oleh masyarakat.

Namun situasi politik pada tahun 1965, membuat masyarakat yang menempati tanah tersebut terusir dan dikuasai oleh PTPN XII. 

Pada tahun 2011 tanah HGU PTPN XII seluas 2.709,49 ha berakhir, dimana dalam tanah seluas tersebut ada 332 hektar yang menjadi hak petani yang selama ini diperjuangkan.

“Dengan berakhirnya HGU PTPN XII, maka tanah tersebut menjadi terlantar atau tanah negara, dan seharusnya, ketika HGU sudah berakhir, maka 20 persen dari luas tanah tersebut menjadi hak rakyat. Sedangkan yang kita perjuangkan tidak sampai 20 persennya, saya berharap agar sengketa ini bisa segera selesai,” pungkas Yateni. (*)

 

Pewarta : Moh. Ali Mahrus
Editor : Heryanto
Publisher :
Sumber : Jember TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jembertimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jembertimes.com | marketing[at]jembertimes.com
Top